MANADO,Narasindo.com – Dunia olahraga Sulawesi Utara kembali diguncang polemik. Kali ini, sorotan publik tertuju pada Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sulut, yang dinilai membangkang kebijakan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen (Purn) Yulius Selvanus terkait perpanjangan masa bakti pengurus organisasi olahraga.
Kebijakan tersebut sejatinya telah disampaikan secara tegas oleh Wakil Ketua KONI Sulut sekaligus Staf Khusus Gubernur Bidang Olahraga, Christian Yokung, dalam rapat mediasi KONI Sulut dua pekan lalu.
Dalam rapat itu, Gubernur melalui pernyataan resmi menegaskan bahwa seluruh pengurus induk cabang olahraga di Sulawesi Utara diberikan perpanjangan masa bakti selama tiga bulan.
Tujuannya jelas: menjaga stabilitas organisasi dan fokus pembinaan atlet menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-XII Sulut, yang tinggal menghitung hari.
Namun, alih-alih mengikuti kebijakan strategis tersebut, PBSI Sulut justru mengambil langkah kontroversial dengan mengeluarkan surat keputusan yang mendemisionerkan Pengkot PBSI Manado.
Langkah sepihak ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap kebijakan Gubernur Sulut sekaligus pengingkaran terhadap semangat kebersamaan dalam pembinaan olahraga daerah.
“Kebijakan Gubernur jelas: seluruh organisasi olahraga tetap diperpanjang masa baktinya selama tiga bulan agar pembinaan dan persiapan atlet tidak terganggu. Jika ada induk cabang yang justru bertindak sebaliknya, itu berarti mereka tidak menghormati keputusan pemerintah daerah,” tegas
Menurut Yokung, kebijakan perpanjangan tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan semua cabang olahraga berada dalam kondisi stabil, tidak diganggu konflik kepengurusan yang dapat memecah fokus pelatih dan atlet.
“Gubernur sangat menekankan agar menjelang Porprov ini semua pihak bersatu. Ego organisasi harus dikesampingkan. Fokus pada prestasi, bukan pada perebutan jabatan,” tandas Yokung.
Langkah PBSI Sulut Dinilai Tendensius dan Merugikan Atlet
Sumber internal di KONI Sulut menyebut, tindakan Pengprov PBSI Sulut di bawah kepemimpinan Prof. Dr. dr. Adrian Umboh, SpA(K) dan Sekretaris Donald K. Monintja bukan hanya melanggar kebijakan gubernur, tetapi juga memunculkan keresahan di kalangan klub dan pelatih bulutangkis.
Mereka menilai keputusan tersebut bersifat tendensius dan egoistik, serta berpotensi mengacaukan persiapan atlet Kota Manado yang menjadi salah satu kekuatan utama di ajang Porprov mendatang.
Bahkan, hasil Musyawarah Kota (Muskot) PBSI Manado yang telah dilaksanakan sebelum masa periodesasi berakhir yang sudah sesuai mekanisme dan regulasi organisasi, tidak diakui oleh Pengprov PBSI Sulut.
Tindakan itu membuat banyak pihak mempertanyakan motif dan arah kebijakan pengurus provinsi yang semestinya menjadi pembina, bukan penghancur iklim kompetisi sehat.
“Kalau induk olahraga justru menabrak aturan pemerintah dan menihilkan hasil organisasi sah di tingkat kota, berarti orientasinya bukan lagi pembinaan, tapi kekuasaan. Dan yang paling dirugikan jelas para atlet,” ujar salah satu pengurus klub di Manado, yang enggan disebutkan namanya.
Ancaman Nyata bagi Target Prestasi Sulut
Langkah sepihak PBSI Sulut ini dikhawatirkan dapat mengancam target prestasi kontingen Sulut di ajang Porprov, mengingat cabang bulutangkis merupakan salah satu tumpuan medali.
Kegaduhan internal justru berpotensi menurunkan moral atlet dan memecah konsentrasi pelatih yang tengah mempersiapkan diri.
“Kalau pembinaan terganggu, mental atlet pasti goyah. Padahal semua sudah berjuang keras demi membawa nama baik daerah,” tambah Yokung.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pengprov PBSI Sulut belum memberikan tanggapan resmi atas sorotan publik dan peringatan dari pemerintah provinsi melalui KONI Sulut.
Namun kalangan pemerhati olahraga menilai, jika sikap pembangkangan ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas demi menjaga marwah kebijakan Gubernur dan stabilitas pembinaan olahraga di Sulawesi Utara.
Catatan Redaksi :
Kebijakan Gubernur Sulut untuk memperpanjang masa bakti organisasi olahraga merupakan bentuk kepemimpinan visioner yang menempatkan atlet dan pembinaan sebagai prioritas utama.
Ketidakpatuhan terhadap kebijakan tersebut bukan hanya mencoreng tata kelola organisasi, tetapi juga mengkhianati semangat sportivitas dan pengabdian bagi prestasi Sulut.
