MANADO, Narasindo com – Kabar baik bagi pekerja di Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.323.465.
Besaran tersebut naik Rp320.835 atau 8,02 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp4.002.630.
Keputusan penting bagi dunia ketenagakerjaan di Bumi Nyiur Melambai ini ditetapkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), melalui penandatanganan keputusan di Wisma Negara Bumi Beringin, Jumat (20/11/2026).
Prosesi tersebut turut disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 297 Tahun 2026. Dalam perhitungannya, pemerintah menggunakan nilai Alpha 0,74 dengan pengali sebesar 8,02 persen. UMP yang baru ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Gubernur Yulius Selvanus mengatakan, penetapan UMP merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan hak dan kesejahteraan pekerja tetap mendapat perhatian, tanpa mengesampingkan keberlanjutan aktivitas ekonomi serta kemampuan dunia usaha.
Menurutnya, peningkatan upah diharapkan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan buruh, kenyamanan dalam bekerja hingga kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saya berharap dengan ditetapkannya UMP ini dapat meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan, serta daya beli para buruh. Di sisi lain, kami berharap para investor dan pelaku usaha tidak terbebani, karena pertumbuhan ekonomi Sulut saat ini berada dalam kondisi baik,” ujar Gubernur YSK.
Ia juga mengungkapkan rasa syukur karena seluruh tahapan penetapan upah minimum dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa ketentuan UMP tersebut diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
YSK pun meminta seluruh perusahaan dan pelaku usaha di Sulawesi Utara menjalankan keputusan tersebut secara konsisten.
Kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum dinilai menjadi bagian dari tanggung jawab dunia usaha dalam menciptakan hubungan kerja yang sehat dan berkeadilan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap kenaikan UMP 2027 dapat menjadi titik temu antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan perusahaan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta terpeliharanya iklim investasi yang kondusif di Sulawesi Utara.








