Gubernur Yulius Selvanus Kawal Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, 37 Rekomendasi Jadi Perhatian Sulut

Berita, Pemprov Sulut1779 Dilihat

MANADO,Narasindo.com – Penyelarasan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Langkah ini penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah memiliki kesinambungan dengan program strategis pemerintah pusat.

Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., saat menghadiri agenda Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan sebanyak 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Karena itu, penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat perlu terus dilakukan, termasuk dalam aspek penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pelayanan keimigrasian, hingga penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Ia juga menegaskan bahwa arah pembangunan Sulawesi Utara harus tetap berada dalam koridor kebijakan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Melalui penyelarasan tersebut, Pemprov Sulut berharap berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara lebih efektif, memiliki kepastian hukum, serta memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Partisipasi Gubernur Yulius dalam agenda nasional ini sekaligus mempertegas upaya Pemprov Sulut membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.