MANADO,Narasindo.com – Memahami perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi menjadi hal penting bagi masyarakat, terutama terkait posisi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Hal tersebut menjadi perhatian anggota DPD RI sekaligus anggota MPR RI, Stefanus BAN Liow, melalui pelaksanaan Sarasehan Kebangsaan di Kantor DPD RI Sulawesi Utara, Manado, Senin (9/11/2026).
Mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus diskusi mengenai dinamika kelembagaan negara pascareformasi.
Stefanus menjelaskan, perubahan konstitusi membawa konsekuensi besar terhadap posisi MPR dalam penyelenggaraan negara. Jika pada masa Orde Baru MPR dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, kini kedudukannya telah berubah menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya.
Saat ini, MPR RI terdiri dari 732 anggota yang berasal dari unsur DPR RI dan DPD RI. Perubahan tersebut sekaligus menandai pergeseran mekanisme dan kewenangan MPR dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Ketika reformasi, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih secara langsung Presiden atau menyusun amandemen. Tetapi MPR RI kedudukannya saat ini sama dengan tujuh lembaga negara lainnya,” ungkap Stefanus.
Meski demikian, MPR tetap memiliki kewenangan konstitusional yang strategis, khususnya dalam hal perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar.
Pelaksanaannya pun tidak terlepas dari batasan yang telah menjadi konsensus kebangsaan, yakni tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 serta tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu, MPR memiliki sejumlah tugas penting lainnya, di antaranya melantik Presiden dan Wakil Presiden serta menyosialisasikan ketetapan MPR dan Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat.
Menurut Stefanus, pengetahuan mengenai fungsi dan kewenangan tersebut perlu terus disampaikan agar masyarakat tidak terjebak pada pemahaman lama mengenai kedudukan MPR sebelum perubahan konstitusi.
Sarasehan ini turut menghadirkan kalangan akademisi untuk memberikan perspektif dari sisi keilmuan dan praktik ketatanegaraan. Diskusi dipandu wartawan senior Deasy Holung, dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado sebagai narasumber.
Melalui forum tersebut, peserta diajak melihat MPR tidak hanya sebagai institusi negara, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, konstitusi, persatuan dan kedaulatan rakyat.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas literasi konstitusi masyarakat sekaligus membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai peran MPR RI dalam perjalanan demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
