JAKARTA,Narasindo.com – Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi saksi komitmen Sulawesi Utara untuk menutup rapat celah korupsi.
Rabu (13/8/2025), Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, hadir memimpin barisan kepala daerah, pimpinan DPRD, hingga inspektur daerah dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara.
Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ini, Gubernur Yulius tampil tegas dan sistematis, menyampaikan paparan berbasis data terkait akar persoalan korupsi di Bumi Nyiur Melambai.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar agenda rutin, melainkan prioritas utama pembangunan daerah.
“Di Provinsi Sulawesi Utara, permasalahan korupsi menjadi perhatian serius. Karena itu diperlukan strategi khusus dan langkah konkret melalui komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ujarnya.
Yulius juga membeberkan bahwa dari delapan misi pembangunan Sulut, misi pertama secara khusus diarahkan untuk memerangi korupsi hingga ke akar-akarnya.
Menurutnya, praktik korupsi di daerah dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kelemahan sistem, lemahnya pengendalian intern (SPIP), faktor individu, hingga pengaruh budaya yang permisif terhadap perilaku curang.
Rakor ini menjadi momentum penting, di mana KPK dan seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara menandatangani komitmen bersama memperkuat integritas dan transparansi pemerintahan. Langkah ini sekaligus mengobarkan semangat kolektif membangun Sulut di atas pondasi integritas yang kokoh, menutup peluang bagi praktik kotor yang merugikan masyarakat.
Dengan pesan yang tegas dan arah kebijakan yang jelas, Sulawesi Utara kini mengirim sinyal kuat: korupsi bukan hanya dilawan, tapi dihabisi dari akarnya. (**
