Manado,Narasindo.com – Louis Schramm Soroti Penurunan Anggaran Pendidikan dan Transparansi Dana Hibah di Pembahasan APBD Sulut 2025
Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2025, Ketua DPC Partai Gerindra Manado, Louis Carl Schramm, menyoroti beberapa isu krusial.
Salah satu perhatian utamanya adalah pengurangan anggaran pendidikan serta pentingnya transparansi dalam penyaluran dana hibah.
Louis menegaskan bahwa pengelolaan dana hibah perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran dana hibah dilakukan dengan mencantumkan data jelas, mulai dari nama hingga alamat penerima.
“Saya tidak ingin mendengar lagi teman-teman di sini atau pemerintah provinsi Sulut harus berhadapan dengan aparat hukum. Penyaluran hibah ini harus sesuai, by name by address,” tegas Louis.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa penyaluran hibah perlu melalui prosedur yang tepat dan dilakukan secara proporsional untuk menghindari ketimpangan.
“Penyaluran dana hibah harus mengikuti prosedur, proses, dan proporsionalitas. Jangan sampai ada ketidakseimbangan dalam distribusi,” tambahnya.
Louis juga mengkritisi penurunan anggaran di sektor pendidikan, yang ia nilai bertentangan dengan prioritas yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dari data yang terungkap, anggaran Dinas Pendidikan yang semula sebesar Rp 1.195.167.021.273 mengalami pengurangan menjadi Rp 1.132.870.010.276.
“Seharusnya pemerintah daerah mendukung program pemerintah pusat, seperti program makan dan minum bergizi gratis senilai Rp 71 triliun, dengan menambah fasilitas di sekolah-sekolah. Bukannya malah memangkas anggaran,” sorot Louis dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut pada Senin (25/11/2024).
Ia berharap pembahasan APBD ini menjadi momentum untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama di sektor pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang.
Menurut Louis, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas, bukan justru mengalami pengurangan alokasi anggaran.
Dengan gaya yang lugas, Louis Carl Schramm kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong transparansi dan pengelolaan anggaran yang berpihak pada masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
