MANADO,Narasindo.com – Pemerintah Kota Manado terus mematangkan kesiapan penerapan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos), Kamis (2/7), di Aula Kantor Wali Kota Manado.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Kota Manado sebagai salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan digitalisasi bansos.
Para agen yang mengikuti pelatihan nantinya akan berperan sebagai trainer dalam mendampingi masyarakat menggunakan sistem digital bantuan sosial.
Bimbingan teknis dibuka oleh Wakil Wali Kota Manado, dr. Richard Sualang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur karena Kota Manado dipercaya pemerintah pusat untuk menjalankan program strategis nasional tersebut.
“Program digitalisasi bansos dan portal organisasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang menjadi peserta bimtek ini adalah agenda yang sangat penting karena kita di Republik Indonesia ini menjalankan program nasional yaitu digitalisasi bansos dan mulai tahun 2026,” ujar Sualang.
Menurutnya, berbagai persiapan menuju implementasi program telah dilakukan sejak Februari 2026 melalui koordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial hingga Dewan Ekonomi Nasional.
“Di bawah pimpinan Wali Kota Andrei Angouw yang mau dalam mempercepat e-governance ini ternyata mendapat perhatian dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, sehingga masalah digitalisasi Kota Manado dianggap mampu dan siap untuk menjalankan program-program nasional termasuk digitalisasi,” katanya.
Sualang juga optimistis aparatur pemerintah di tingkat lingkungan mampu menjalankan sistem baru tersebut karena telah terbiasa memanfaatkan aplikasi dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Sangat bersyukur saat dilaksanakan bimbingan teknis seperti ini, khususnya para ketua lingkungan ini dan para ASN ini tinggal melaksanakan penyesuaian saja,” ucapnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota Manado dalam menyukseskan transformasi digital bantuan sosial.
Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Mardi Saleh S.Kom yang mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya menghadirkan aplikasi baru, tetapi juga mengubah pola pengelolaan bantuan sosial agar lebih akuntabel.
“Dengan aplikasi ini mempermudah evaluasi dari penyaluran-penyaluran selama bantuan selama ini. Tujuan utama dari digitalisasi ini adalah menggeser beban dengan tanggung jawab jadi bapak Ibu sekalian kita meskipun namanya digitalisasi dan ini bimbingan teknis, jangan dibayangkan kalau aplikasinya akan lebih mudah secara teknis,” terangnya.
Ia menambahkan, sistem baru tersebut mengubah mekanisme pendataan penerima bantuan dari yang sebelumnya bersifat top down menjadi berbasis usulan langsung masyarakat.
“Inti dari digitalisasinya apa, kita menggeser pencatatan bantuan ini bukan lagi berbasis top down, kita menggeser ini menjadi bagian artinya seluruh penduduk Indonesia yang ingin meminta bantuan dari pemerintah atau mengusulkan harus melakukannya sendiri,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pokja Sembako Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Fahri Isnanta S.Sos., M.Kesos, mengungkapkan bahwa sosialisasi lanjutan akan dilaksanakan di Kelurahan Paal IV dengan melibatkan masyarakat dari Kecamatan Paal Dua dan Kecamatan Tikala.
Kegiatan tersebut akan difokuskan pada pendampingan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, khususnya kalangan lanjut usia, agar mampu melakukan perekaman data dan pengisian identitas melalui aplikasi digital dengan bantuan agen Perlinsos yang telah mengikuti bimbingan teknis.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Dra. Linds Pelealu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Erwin Kontu SH, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Novianti Preajilab, perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Nabila Hanum, serta perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Chandra Agusta.
