MANADO,Narasindo.Com – Aroma ketidakberesan tercium keras dari pelaksanaan kejuaraan sepakbola antar instansi se-Sulawesi Utara bertajuk “Gala Karya Liga Karyawan 2025″
Ajang yang dengan berani mengatasnamakan “Piala Gubernur” ini justru menuai sorotan tajam karena dianggap sarat dengan kejanggalan dan keputusan sepihak yang mencederai semangat sportivitas.
Puncak keganjilan muncul ketika salah satu tim yang sudah melangkah hingga babak semifinal mendadak didiskualifikasi sepihak oleh panitia.
Keputusan tersebut diambil tanpa dasar regulasi yang jelas, apalagi sejak awal panitia diketahui tidak pernah menggelar technical meeting maupun screening pemain.
Praktis, tidak ada kesepakatan regulasi yang menjadi acuan bersama antar tim peserta.
Tak hanya itu, kelayakan kejuaraan dengan label besar “Piala Gubernur” ini patut dipertanyakan.
Dari kondisi lapangan yang dinilai jauh dari standar, sistem pertandingan yang berantakan, hingga keputusan panitia yang cenderung merugikan peserta, membuat event ini dianggap tidak layak menyandang nama besar kepala daerah.
Lebih parah lagi, biaya pendaftaran peserta dipatok dengan nilai fantastis, yakni Rp5 juta per tim.
Ironisnya, setiap protes juga dipungut biaya tambahan sebesar Rp2,5 juta.
Dari informasi yang dihimpun, sejumlah pihak internal pemerintah provinsi, bahkan staf khusus Gubernur, sudah memberi peringatan terkait mahalnya biaya pendaftaran. Namun, pihak panitia terkesan mengabaikan.
Sumber terpercaya menyebut, Gubernur Sulawesi Utara sendiri bahkan tidak mengetahui adanya kegiatan ini, meski panitia dengan leluasa menggunakan label “Piala Gubernur” untuk mendongkrak gengsi turnamen.
Dengan sederet kejanggalan tersebut, publik wajar mempertanyakan integritas panitia yang semakin kuat disebut-sebut sebagai “panitia abal-abal”.
Alih-alih menjunjung sportivitas dan kebersamaan antar instansi, kejuaraan ini justru menimbulkan kekecewaan besar bagi tim peserta yang merasa dirugikan.
Kini, sorotan publik tertuju pada pihak penyelenggara yang dinilai mempermainkan nama baik pemerintah provinsi demi kepentingan tertentu.
Kejuaraan dengan label sebesar “Piala Gubernur” semestinya menghadirkan profesionalisme dan transparansi, bukan malah menebar kontroversi dan mencoreng wajah olahraga di Sulawesi Utara.
