MANADO,Narasindo.com – Kisruh internal bulutangkis Sulawesi Utara kian memanas pasca Muskot PBSI Manado tandingan yang diprakasai Pengprov PBSI Sulut, pada 17 Desember 2025, bahkan semakin menimbulkan tanda tanya besar.
Akan hal itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulut turun tangan, Setelah mediasi pertama yang digelar KONI Sulut pada 27 Oktober 2025 diabaikan, kini KONI Sulut memastikan akan melayangkan panggilan kedua kepada Pengprov PBSI Sulut untuk memberikan klarifikasi resmi.
Langkah tegas ini diambil menyusul belum adanya itikad baik dari Pengprov PBSI Sulut yang tidak menghadiri rapat mediasi pertama, padahal agenda tersebut digelar dalam situasi genting, hanya dua minggu menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulut.
Saat itu, KONI Sulut turun tangan setelah menerima surat permohonan mediasi dari PBSI Kota Manado terkait konflik kepengurusan yang berlarut-larut.
Ketua II KONI Sulut, Christian Yokung S.Kom, yang memimpin mediasi pertama, secara terbuka telah mengingatkan bahwa konflik organisasi tidak boleh mengorbankan atlet dan pelatih.
Namun absennya Pengprov PBSI Sulut dalam forum resmi KONI dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap upaya penyelesaian dan kepentingan prestasi daerah.
Situasi tersebut kembali ditegaskan dalam pertemuan lanjutan pada 22 Desember 2025, saat KONI Sulut secara resmi menerima pengurus PBSI Kota Manado hasil Muskot 8 Oktober 2025. Plh Ketua KONI Sulut, Dr. Magdalena Wullur, SE, MM, MAP, CMILT, menyatakan bahwa pihaknya telah mencermati dinamika yang terjadi dan menilai pelaksanaan Muskot tersebut berjalan sesuai aturan.
“Kami melihat secara prosedural Muskot 8 Oktober 2025 sudah sesuai. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini belum juga dilantik?” ujar Magdalena, sembari mengingatkan pesan Gubernur Sulut agar konflik organisasi tidak berdampak pada masa depan atlet.
Magdalena juga mengungkapkan bahwa KONI sempat mengira persoalan ini selesai setelah mediasi pertama. Namun fakta bahwa konflik justru berlarut hingga akhir tahun memperkuat dugaan adanya kelalaian serius di tubuh Pengprov PBSI Sulut dalam menjalankan fungsi pembinaan dan koordinasi.
Sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, KONI Sulut kini bersiap menggelar rapat klarifikasi lanjutan dengan agenda utama memanggil Pengprov PBSI Sulut.
Panggilan kedua ini akan difokuskan untuk meminta penjelasan atas dua Muskot yang digelar, yakni 8 Oktober dan 17 Desember 2025, sekaligus mempertanyakan alasan belum dilantiknya kepengurusan PBSI Manado yang telah diterima KONI.
“Kami ingin keputusan yang bersih, sesuai aturan, dan tidak cacat administrasi. PBSI Manado harus punya kepengurusan yang solid, diterima Pengprov, dan dicintai atlet. Itu tidak bisa ditunda-tunda,” tegas Magdalena.
Di tengah kebuntuan ini, PBSI Kota Manado menegaskan tetap fokus pada prestasi dan kesiapan atlet, termasuk target mempertahankan gelar juara umum Porprov.
Namun tekanan mental atlet akibat konflik struktural yang tak kunjung selesai menjadi ancaman nyata bagi pembinaan bulutangkis Sulut.
Kini sorotan publik tertuju pada Pengprov PBSI Sulut. Apakah panggilan kedua KONI Sulut akan direspons, atau justru kembali diabaikan.
Yang pasti, KONI Sulut menegaskan tidak akan tinggal diam ketika ego organisasi mulai mengorbankan mimpi dan masa depan atlet.
