MANADO,Narasindo.com – Pemerintah Kota Manado terus mendorong optimalisasi pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Manado yang dirangkaikan dengan peluncuran layanan digital Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kegiatan berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin pagi (7/9/2026), dan dihadiri Wali Kota Manado Andrei Angouw, Sekretaris Kota Manado dr. Steaven Dandel, M.Ph., Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Utara, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Utara Jun E. Silangen, S.E., Ak., M.Si., serta Kepala Bapenda Kota Manado Jeffry Mongdong, S.Sos., M.Si., CGA.
Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado Yanti Mongkauw, S.E., bersama jajaran camat, lurah dan Ketua Lingkungan se-Kota Manado.
Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan doa, kemudian dilanjutkan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Bapenda Kota Manado.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut yakni diperkenalkannya layanan pembayaran PBB secara digital melalui platform “Atraksi PD”.
Kehadiran layanan ini menjadi bagian dari langkah Pemkot Manado dalam menghadirkan sistem pembayaran pajak yang lebih praktis dan mengikuti perkembangan teknologi.
Melalui digitalisasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh akses pembayaran PBB yang lebih cepat, transparan, efisien dan mudah, sekaligus mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang semakin tertib.
Dalam arahannya, Wali Kota Andrei Angouw mengingatkan bahwa peningkatan pendapatan daerah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, setiap jenjang pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan yang saling berkaitan, mulai dari pemerintah pusat hingga aparatur di tingkat lingkungan.
“Jadi intinya torang bersinergi dalam setiap langkah kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang kita miliki,” ujar Andrei.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Ketua Lingkungan (Kaling) yang dinilai memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Para Kaling didorong untuk aktif melakukan pemetaan berbagai persoalan maupun potensi di lingkungan, termasuk terkait data warga miskin ekstrem, kondisi keamanan dan ketertiban, hingga informasi kepemilikan kendaraan.
Menurut Wali Kota, akurasi data di tingkat lingkungan menjadi salah satu modal penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan langkah pelayanan yang tepat.
“Penting bagi kita untuk mendata segala potensi dan permasalahan di wilayah masing-masing. Soal PBB juga perlu diintensifkan pembayarannya demi mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, kebersihan kota harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Andrei juga meminta para camat, lurah dan Ketua Lingkungan mengikuti secara serius materi yang disampaikan oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Utara dan Jasa Raharja Sulut.
Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman aparatur sekaligus menjadi bekal dalam meningkatkan pelayanan di lapangan.
Pemkot Manado menilai sinergi lintas perangkat daerah hingga tingkat lingkungan, ditambah pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pajak, menjadi bagian penting dalam memperkuat kinerja pemerintahan.
Dengan peluncuran layanan digital PBB “Atraksi PD”, masyarakat diharapkan semakin mudah memenuhi kewajiban pajak, sementara pemerintah dapat memperkuat pengelolaan pendapatan daerah secara lebih efektif dan transparan.
Langkah tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemkot Manado untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, praktis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
