SULUT,Narasindo.com – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan kembali dibuktikan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, langkah konkret terus dilakukan demi melindungi nelayan serta meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya laut.
Salah satu inisiatif strategis yang kini mulai dijalankan adalah percepatan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) di kapal-kapal perikanan, khususnya kapal yang telah bermigrasi ke sistem perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
VMS atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) merupakan perangkat teknologi berbasis satelit yang berfungsi memantau pergerakan kapal secara real-time. Selain berperan dalam menjamin keselamatan pelayaran, alat ini juga menjadi instrumen vital dalam upaya penanggulangan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono alias Ipunk, menekankan urgensi pemanfaatan teknologi ini. “VMS penting bagi seluruh kapal perikanan, khususnya kapal migrasi. Kami mengimbau agar kapal-kapal yang izinnya telah bermigrasi ke sistem perizinan KKP RI segera memasang dan mengaktifkan alat ini,” tegasnya.
Langkah ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut.
Kepala DKP Sulut, Tienneke Adam, menyampaikan apresiasi atas atensi yang ditunjukkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui forum audiensi dengan Gubernur Yulius.
“Kami sangat mendukung pemasangan VMS, ini adalah bagian penting dari upaya pengawasan dan perlindungan kepada para nelayan. VMS bukan hanya meminimalkan risiko di laut, tetapi juga memastikan aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara bertanggung jawab,” ujar Tienneke.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sulut akan melakukan sosialisasi intensif ke berbagai daerah pesisir guna mempercepat adaptasi nelayan terhadap penggunaan teknologi ini.
Menurutnya, hambatan biaya yang sebelumnya menjadi kendala utama kini mulai teratasi berkat perkembangan teknologi dan kompetisi pasar global yang menekan harga alat.
“Untuk kapal 6-30 GT yang izinnya telah bermigrasi ke KKP RI, kami targetkan paling lambat Desember 2025 semua sudah menggunakan VMS,” kata Tienneke.
Tidak hanya menyangkut pengawasan laut, komunikasi intensif yang dibangun Gubernur Yulius dengan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono serta jajaran eselon I dan II KKP juga berhasil mendorong terwujudnya sejumlah program strategis lainnya.
Di antaranya adalah pengembangan budidaya udang terintegrasi seluas 300 hektare, budidaya rumput laut 1.000 hektare, hingga pembangunan Eco Fishing Port di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
“Terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Menteri KP RI bapak Sakti Wahyu Trenggono. Respons dan solusi yang diberikan Kementerian KP atas berbagai persoalan nelayan sungguh luar biasa,” tambah Tienneke.
Teknologi VMS dinilai sangat relevan diterapkan di kapal-kapal yang melakukan pelayaran jauh dan dalam durasi lama, khususnya di perairan lepas. Dengan sistem pemantauan berbasis satelit, keberadaan kapal dapat dipantau secara langsung oleh pihak berwenang, memberikan rasa aman bagi para nelayan serta keluarga mereka.
Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, Sulawesi Utara menunjukkan keseriusannya membangun sektor kelautan yang berkelanjutan, aman, dan berdaya saing.
Kebijakan pemasangan VMS menjadi penanda bahwa tata kelola laut di Bumi Nyiur Melambai kini semakin modern dan berpihak pada keberlangsungan hidup para pelaku usaha perikanan.
