SITARO – Krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan mulai menekan kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Selama hampir tiga bulan terakhir, warga di sejumlah wilayah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Di sejumlah desa di Pulau Siau, pasokan air bersih semakin sulit diperoleh. Warga yang tidak memiliki sumber air alternatif terpaksa membeli air dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp110.000 per tong berkapasitas 600 liter hingga Rp300.000 untuk satu mobil tangki berisi 3.000 liter.
Air yang dibeli tersebut, menurut warga, hanya mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga selama satu hingga dua minggu.
Situasi ini semakin membebani masyarakat. Selain harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh air bersih, warga juga menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok serta fluktuasi harga komoditas pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian utama.
Di sisi lain, warga menilai penanganan pemerintah daerah terhadap dampak kekeringan belum terlihat secara nyata, khususnya dalam penyediaan bantuan air bersih bagi wilayah yang mengalami kesulitan.
Natalia, warga Pulau Siau, mengaku hingga kini masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan air bersih secara mandiri.
“Sudah hampir tiga bulan kami kesulitan air bersih. Sampai sekarang belum ada pendataan ataupun langkah yang benar-benar responsif dari pemerintah,” ujarnya kepada awak media.
Keluhan serupa disampaikan Hendri. Menurut dia, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi prioritas penanganan pemerintah.
“Kami berharap pemerintah segera turun tangan. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena air merupakan kebutuhan utama masyarakat,” katanya.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, Pricylia Bawole. Ia menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.
“Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro sekaligus wakil rakyat sangat prihatin dengan kesulitan yang dialami masyarakat akibat musim kemarau yang cukup lama ini,” kata Pricylia.
Menurut dia, distribusi air bersih harus menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan pulau-pulau yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air.
Pricylia juga meminta pemerintah mengoptimalkan seluruh armada yang tersedia, termasuk mobil pemadam kebakaran milik Satpol PP dan Damkar, BPBD, maupun Dinas PUPRKP untuk membantu penyaluran air bersih kepada masyarakat.
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Sitaro segera menetapkan status tanggap darurat bencana akibat musim kemarau agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Pemda harus menyatakan status tanggap darurat bencana dampak musim kemarau serta melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat di seluruh wilayah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau dengan menghindari pembakaran rumput maupun sampah di sekitar permukiman, lahan pertanian, dan perkebunan.
Menurut Pricylia, pemerintah daerah juga perlu membuka posko penanggulangan bencana sebagai pusat koordinasi distribusi bantuan air bersih hingga ke tingkat kecamatan, kampung, dan kelurahan.
Sorotan terhadap lambatnya penanganan krisis air bersih juga datang dari Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sumitro Jacobus.
Ia menilai dampak musim kemarau tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air bersih, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi daerah.
“Kondisi ini perlu kita cari solusinya bersama. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah konkret agar kebutuhan air bersih masyarakat segera terpenuhi,” ujar Sumitro.
Ia berharap organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana maupun pelayanan dasar dapat bergerak lebih cepat sehingga dampak kekeringan tidak semakin meluas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, sebagian masyarakat di Pulau Siau hingga kini masih mengandalkan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, jaringan pelayanan PDAM masih terbatas di kawasan perkotaan sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah pedesaan maupun pulau-pulau.
Jika kondisi kemarau terus berlanjut, warga khawatir krisis air bersih akan semakin berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga produktivitas sektor pertanian dan perkebunan.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar kebutuhan air bersih dapat terpenuhi dan dampak musim kemarau tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
