MANADO,Narasindo.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) mulai memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Langkah tersebut diwujudkan dengan peluncuran SULUT BLUE DATA, sebuah platform integrasi informasi untuk mendukung pembangunan ekonomi biru di daerah.
Platform ini dirancang sebagai pusat kolaborasi data yang menghubungkan pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, mitra pembangunan hingga pelaku usaha.
Dengan sistem tersebut, berbagai informasi kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara diharapkan dapat dikelola secara terpadu dan dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang, mengatakan kehadiran SULUT BLUE DATA memiliki peran lebih luas daripada sekadar menyediakan aplikasi teknologi informasi.
Menurutnya, platform ini menjadi ruang kolaborasi untuk menyatukan berbagai sumber informasi sehingga keputusan pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Keputusan pemerintah di masa depan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berbasis pada bukti riil dan analisis data yang valid,” kata Tahlis, melansir Antara, Selasa (3/11/2026).
Potensi Perikanan Butuh Pengelolaan Terintegrasi
Pengembangan platform ini dinilai penting mengingat Sulawesi Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar.
Sepanjang 2025, produksi perikanan tangkap Sulut tercatat melampaui 370 ribu ton, dengan komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol dan malalugis.
Sementara itu, potensi lahan budidaya perikanan di 15 kabupaten/kota mencapai lebih dari 171 ribu hektare. Potensi tersebut mencakup pula kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir hingga pulau-pulau kecil.
Namun, besarnya potensi sumber daya tersebut membutuhkan dukungan informasi yang akurat.
Selama ini, data kelautan dan perikanan masih tersebar di sejumlah instansi dengan format, definisi dan mekanisme pembaruan yang berbeda.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menyusun gambaran menyeluruh mengenai perkembangan sektor kelautan dan perikanan.
Melalui SULUT BLUE DATA, berbagai informasi ilmiah, ekologi, perikanan serta sosial-ekonomi masyarakat diharapkan dapat terhubung dalam satu ekosistem digital.
Instansi Diminta Aktif Memasok dan Memperbarui Data
Tahlis menegaskan, keberhasilan platform tersebut tidak cukup hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan. Dukungan dan konsistensi seluruh instansi serta mitra menjadi kunci agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia meminta setiap perangkat daerah terkait menunjuk penanggung jawab atau operator data. Dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat kabupaten/kota juga diminta membangun koordinasi yang jelas agar proses pengumpulan, validasi dan pembaruan informasi berjalan rutin.
Selain itu, setiap instansi diharapkan menyiapkan dukungan sumber daya manusia dan anggaran untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan platform.
Dalam pelaksanaannya, integrasi informasi tetap harus memperhatikan kewenangan masing-masing instansi, hak kepemilikan data serta kerahasiaan informasi.
Mekanisme berbagi data juga wajib mengacu pada kesepakatan bersama, ketentuan perundang-undangan dan prinsip Satu Data Indonesia.
Pemprov Sulut berharap SULUT BLUE DATA dapat menjadi instrumen pendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan, penguatan perikanan tangkap berkelanjutan serta perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Lebih dari sekadar inovasi digital, platform ini ditargetkan memberikan dampak nyata bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya kelautan Sulawesi Utara yang transparan, terukur dan berkelanjutan.
